Ketapang, 10 Desember 2024 – Tim Pengelola Keuangan Pengadilan Agama Ketapang menghadiri Rapat Koordinasi Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat yang diadakan secara daring. Rapat yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ini dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Bapak Drs. M. Rasyid Ya’kub, M.H., yang memberikan pesan penting kepada para peserta.

“Biasakanlah melakukan hal yang benar dan jangan membenarkan kebiasaan yang belum tentu benar. Mudah-mudahan dengan rapat koordinasi ini, kita menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di wilayah kita, dan mudah-mudahan lembaga kita, Mahkamah Agung RI beserta seluruh jajaran peradilan di bawahnya, mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat,” ujar beliau.

Bapak M. Rasyid Ya’kub juga menyampaikan pesan Ketua Mahkamah Agung RI, yang menekankan pentingnya perubahan dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik. “Tidak usah melihat untuk orang lain berubah lebih baik, tetapi mulailah kita sendiri berubah dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.

Selanjutnya, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Ibu Hj. Eet Mulyati, S.H., M.H., memaparkan hasil penilaian PIPK tahun 2024. Beliau menyoroti pentingnya kerapian data dan kelengkapan dokumen, serta meminta agar dokumen transaksi yang belum lengkap segera diperbaiki.

Selain itu, Ibu Hj. Eet Mulyati juga menekankan pentingnya optimalisasi realisasi anggaran menjelang akhir tahun. “Mohon untuk realisasi anggaran dioptimalkan karena mengingat waktu tinggal dua minggu lagi. Jangan sampai gara-gara dokumennya kurang lengkap menjadi masalah buat kita,” pesannya.

Setelah mengikuti rapat koordinasi ini, Sekretaris Pengadilan Agama Ketapang merasakan banyak manfaat yang diperoleh, baik dalam pengetahuan bidang umum dan keuangan maupun solusi-solusi atas permasalahan yang ada. “Semoga berkat rapat koordinasi kali ini dapat memperbaiki cara kerja dan kinerja di bagian umum dan keuangan, khususnya di Pengadilan Agama Ketapang,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja di bagian umum dan keuangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung RI dan jajarannya.