Pasal 3

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan
gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat
melampirkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang
   dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan
   bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya
   seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat
   (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan
   Langsung Tunai (BLT).

3. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini
   berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan
   tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus

Pasal 4

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan
   berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan
   secara tertulis atau lisan.

2. Apabila Tergugat/Termohon selain dalam
   perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara
   prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban
   atas gugatan Penggugat/Pemohon.

3. Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua
   pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela
   tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara
   prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk
   menanggapi permohonan tersebut.

4. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap
   di dalam Berita Acara Persidangan.

5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo
   tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya
   perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela
   yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari
   daftar perkara.

Pasal 5

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan
   secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu
   14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa
   permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam
   Berita Acara.

3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan
   berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan
   Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7
   hari setelah pemeriksaan selesai.

4. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan
   tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.

5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo
   tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang
   waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan
   membayar biaya banding.

6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo
   di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam
   tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada
   pemohon.

Pasal 6

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan
   secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu
   14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa
   permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam
   Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.

3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan
   berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak
   termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya
   permohonan berperkara secara prodeo.

4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan
   berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung
   bersama bundel A dan Bundel B.

5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara
   bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok
   perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.