mega888
» Prosedur Perceraian PNS/TNI/POLRI
Prosedur Perceraian PNS/TNI/POLRI

 

Prosedur Dan Tata Cara Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI :

  1. 1.Ketentuan umum
    tetap mengacu kepadaUU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No.
    1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun
    1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi
    Anggota TNI/POLRI;
  1. Apabila
    Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka
    persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan
    perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat
    Panglima TNI tanggal 20 September kepada Ketua MARI, tentang perceraian
    bagi anggota TNI;
  1. Anggota Kepolisian
    Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatanharus
    mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang
    (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun
    2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi
    Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No.
    9/2010);

 

Pejabat yang berwenang memberikan izin
kawin, cerai dan rujuk antara lain:

–   Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;

–   Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur
dan  PNS golongan III di wilayahnya;

–  Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

 

–    Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);

–    Pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010);

–     Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (“PP No. 30/1980”). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup:

a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;

b. pembebasan dari jabatan;

c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan

d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

– Apabila Permohon/Gugatan Ceraibelum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;

–   Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983;

– Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

–    Apabila Gugatan/permohonandiajukan oleh ISTERI/SUAMI (Bukan PNS dan Anggota
TNI/POLRI), maka:

   Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraiannya tersebut;

– Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas;