KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KETAPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, INPRES NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.
- Hukum Kewarisan
- Wasiat dan Hibah
- Wakaf
- Ekonomi Syariah
- Zakat, Infaq dan Shadaqah
- Sengeketa Kewenangan Mengadili
- Itsbat Rukyatul Hilal
- Hukum Keluarga
- Izin Poligami
- Izin Kawin, Dispensasi Kawin dan Wali Adhol
- Penolakan Perkawinan
- Pencegahan Perkawinan
- Pembatalan
- Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah
- Perkawinan Campuran
- Cerai Talak
- Cerai Gugat
- Harta Bersama
- Talak Khuluk
- Syiqaq
- Li’an
- Asal Usul Anak
- Pemeliharaan dan Nafkah Anak
- Perwalian
- Pengangkatan Anak
TUPOKSI JABATAN Selanjutnya
KODE ETIK HAKIM, PANITERA, JURU SITA DAN ASN Sebelumnya